Sistem Penanggulangan Bencana

Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempabumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain :

Legislasi

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah. (Lebih detail lihat Produk Hukum).

Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Timur.

Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.

Berikut beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia :

  1. Dana DIPA (APBN/APBD)
  2. Dana Kontijensi
  3. Dana On-call
  4. Dana Bantual Sosial Berpola Hibah
  5. Dana yang bersumber dari masyarakat
  6. Dana dukungan komunitas internasional

 

 

Sumber : https://bnpb.go.id/sistem-penanggulangan-bencana

Pengumuman

Desinfektan Mandiri Desinfektan Mandiri

Desinfektan Mandiri

Himbauan untuk melakukan desinfektan mandiri sesuai Surat Sekretariat Daerah Nomor : 360/0931/2021 T

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H

    Berharap pada lesung, yang ada hanya rumpun jerami. Harapan hati ingin berte

InaRISK Hackathon 2021

  Penjelasan Umum dapat diakses pada Power Poin berikut : 

SE Bupati Wonosobo No 003.3/0550/BPBD/ 2021 tentang Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2021

SE Bupati Wonosobo No 003.3/0550/BPBD/ 2021 tentang Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2021

 link bingkai dapat diunduh pada  https://twb.nz/harikesiapsiagaanbencana2021. 

Survey Kepuasan Masyarakat

Halo masyarakat Wonosobo, mulai tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 Pemerintah Provin

Statistik Pengunjung

Kami mengatakan tidak untuk

  • Korupsi
  • Pungli

 

 

Kontak Kami

Jalan Jendral Soeharto no 7, Kalierang, Selomerto Wonosobo
Phone: (0286) 322908
Email: bpbdkabwsb@gmail.com
Website: https://bpbd.wonosobokab.go.id